Memahami pengertian pengelolaan keuangan daerah merupakan hal yang sebaiknya diketahui bukan hanya oleh pejabat pengelola keuangan daerah saja.
Namun masyarakat awam ada baiknya mengetahui pengertian keuangan daerah hingga manajemen keuangan daerah beserta tahapannya.
Supaya masyarakat dapat melihat bagaimana secara umum prinsip pengelolaan keuangan daerah dilakukan.
Termasuk apa yang menjadi tujuan pengelolaan keuangan daerah dan bagaimana tahapan pengelolaan keuangan daerah tersebut.
Tentunya dalam mengelola keuangan daerah dibutuhkan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah yang tepat dan terpadu.
Hal ini juga sering kali dikenal dengan singkatan SIPKD yang merupakan aplikasi terpadu dan bermanfaat sebagai alat bantu.
Dengan sistem yang tepat serta terarah ini, maka tentunya pengelolaan keuangan daerah dapat dilakukan secara optimal.
Termasuk pengawasan di dalamnya juga dapat dilakukan dengan mudah, baik oleh pejabat berwenang maupun oleh masyarakat.
Pada dasarnya keuangan suatu daerah tersebut harus dikelola secara efektif dan efisien dalam bentuk anggaran APBD.
Supaya nantinya dapat memberikan manfaat yang maksimal seperti yang dibutuhkan serta diharapkan oleh daerah tersebut.
Maka dari itu dibutuhkan banyak tahapan serta pengaturan yang penting, karena banyak hal yang harus diperhatikan.
Bagi yang ingin tahu lebih lanjut tentang pengelolaan keuangan daerah, berikut di bawah ini penjelasannya.
Baca juga: Pengertian Pengelolaan Waktu: Anda Wajib Paham 8 Hal Ini
Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Pertama-tama ada baiknya memahami lebih dulu tentang arti dari pengelolaan keuangan daerah secara umum maupun khusus.
Supaya dapat memperoleh maupun memahami informasi yang lebih detil seperti misalnya ruang lingkup dan tahapan pengelolaannya.
Secara garis besar, hal ini merupakan kegiatan pejabat pengelola keuangan daerah dalam merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan bertanggung jawab pada keuangan daerah.
Dimana hal tersebut seluruhnya dituangkan secara resmi dalam APBD mengikuti tahapan-tahapan yang akan dijelaskan di paragraf berikutnya.
Lain lagi apabila meninjau pengertian pengelolaan keuangan daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006.
Disini ditetapkan pengertian sebagai hak dan kewajiban daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bisa dinilai dengan uang.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan keuangan daerah berkaitan erat dengan adanya hak daerah serta kewajiban daerah.
Termasuk dalam hal ini yaitu hak dalam memperoleh sumber keuangan daerah serta kewajiban mengelola serta menggunakannya secara tepat pada sasaran.
Baca juga: 5 Perbedaan PNS Pusat dan PNS Daerah yang Wajib Anda Tahu
Ruang Lingkup Pengelolaan Keuangan Daerah
Dalam mengelola seluruh keuangan daerah harus memperhatikan beberapa ruang lingkup yang cukup penting.
Yang pertama yaitu hak daerah dalam menarik pajak atau restribusi pada area daerah tersebut.
Umumnya pajak tersebut berasal dari pajak iklan, restribusi parkir, dan lain sebagainya.
Hal ini termasuk dalam sumber penerimaan keuangan daerah yang mana pejabat yang berwenang harus dapat mengelolanya dengan baik.
Selanjutnya yaitu ruang lingkup untuk mengelola kekayaan daerah baik yang berupa surat berharga, uang, piutang, maupun jenis kekayaan daerah lainnya.
Hal tersebut wajib dikuasai daerah untuk membantu menyelenggarakan berbagai macam kepentingan umum di seputar daerah terkait.
Sehingga pada akhirnya kekayaan daerah dapat bermanfaat untuk kebutuhan dan kepentingan masyarakat di daerah itu sendiri.
Terakhir adalah ruang lingkup kewajiban daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah sesuai anggaran yang ada.
Hal ini membutuhkan pengawasan yang intens baik dari pejabat berwenang maupun masyarakat.
Supaya dalam hal ini pemerintah daerah melaksanakan tugas sesuai dengan anggaran yang telah disusun dan diberikan.
Bahkan sebisa mungkin jangan sampai ada yang menyalahgunakan anggaran untuk kepentingan di luar kepentingan daerah atau masyarakat.
Tahapan Pengelolaan Keuangan Daerah
Mengelola keuangan daerah juga memiliki beberapa tahapan penting.
Sehingga petugas dan pejabat yang berwenang dapat menyelenggarakan tugas mengelola keuangan daerah dengan maksimal.
Adapun tahapan-tahapan tersebut terdiri dari beberapa poin berikut ini.
1. Tahap Perencanaan
Tahapan pertama dalam mengelola keuangan daerah yaitu melakukan perencanaan terhadap penggunaan anggaran.
Nantinya dalam merencanakan anggaran ini juga membutuhkan persetujuan dari pihak legislative daerah.
Sehingga banyak pihak yang telah mengetahui dan memahami apa saja rencana anggaran yang telah disiapkan untuk beberapa waktu ke depan.
2. Tahap Pelaksanaan
Selanjutnya yaitu masuk menuju ke tahap pelaksanaan hasil perencanaan keuangan daerah.
Pada tahapan ini, pemerintah daerah harus memastikan bahwa seluruh rencana yang telah disepakati akan terlaksana dengan baik.
Meliputi semua program pembangunan, maupun saluran bantuan dana untuk masyarakat, hingga tugas yang menjadi kewajiban pada instansi terkait.
Sehingga dengan demikian maka anggaran keuangan daerah digunakan sebagaimana mestinya untuk hal-hal penting di area wilayah daerah tersebut.
3. Tahap Pengawasan
Dalam melaksanakan keuangan daerah, tentu saja juga dibutuhkan pengawasan dari berbagai macam pihak.
Mulai dari pihak legislatif daerah, pejabat yang berwenang, hingga bahkan masyarakat umum juga berhak melakukan pengawasan.
Sehingga dengan mekanisme pengawasan yang ketat, maka resiko menyelewengkan dana dan anggaran keuangan daerah bisa diminimalkan.
Terutama untuk mencegah resiko tidak terlaksananya rencana yang sudah dikemukakan sebelumnya.
4. Tahap Pertanggungjawaban
Terakhir yaitu tahap pertanggungjawaban. Dimana yang dimaksudkan dalam hal ini yaitu bahwa pemerintah daerah dalam mengelola dan melaksanakan keuangan daerah harus dapat memberikan pertanggungjawaban juga.
Sehingga dapat memberikan informasi yang jelas apakah penggunaan anggaran sudah tepat dan sesuai sasaran atau tidak.
Jika ada yang kurang sesuai, tentu pihak pemerintah daerah perlu memberikan penjelasan terkait dengan hal tersebut.
Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah
Untuk mempermudah dalam mengelola seluruh anggaran keuangan daerah, maka dibutuhkan sistem yang lebih efektif dan efisien.
Salah satunya dengan jalan menggunakan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah, atau sering kali dikenal dengan singkatan SIPKD.
Sehingga pengelolaan keuangan daerah dapat lebih efesien, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel dan auditable.
Dengan menggunakan SIPKD, maka hal ini dapat menjawab kebutuhan informasi keuangan oleh masyarakat publik.
Selain itu disini pemerintah daerah wajib menyampaikan data maupun informasi yang berkaitan dengan keuangan daerah kepada pemerintah juga.
Sehingga dalam merencanakan anggaran, semua tersusun rapi dan transparan secara jelas.
SIPKD sendiri merupakan aplikasi alat bantu dengan basis teknologi informasi.
Alat ini merupakan sarana untuk pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan referensi, serta proses komunikasi data atau informasi keuangan daerah.
Dimana hal ini terjadi antara Departemen Keuangan dan Departemen Dalam Negeri, dengan pemerintah daerah dan para pemilik atau pengguna informasi keuangan daerah lainnya.
Itulah tadi pengertian pengelolaan keuangan daerah beserta seluruh tahapan penting di dalamnya.
Termasuk informasi tentang ruang lingkup dan prinsip-prinsipnya, hingga sistem informasi pengelolaan keuangan daerah atau SIPKD.
Dengan demikian cukup jelas bagaimana pemerintah daerah mengelola keuangan tersebut dalam bentuk APBD.
Termasuk bagaimana sistem pengelolaan diatur secara terpadu dengan tepat.
Dari informasi di atas, masyarakat yang masih awam dapat memperoleh informasi garis besar tentang pengelolaan keuangan daerah.
Harapannya masyarakat juga dapat turut serta mengawasi pengaturan dan pengguanaan anggaran.
Sehingga pada akhirnya dapat digunakan untuk kesejahteraan masyarakat bersama.
Selain itu penggunaan anggaran juga tepat pada sasaran.
Posting Komentar untuk "Pengertian Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Serba Serbinya"